Bulan K3 Nasional 2026 Resmi Dimulai, Pemerintah Perkuat Pencegahan Kecelakaan Kerja
Bekasi — Pemerintah resmi mencanangkan Bulan K3 Nasional 2026 sebagai momentum penguatan pencegahan kecelakaan kerja dan peningkatan budaya keselamatan di tempat kerja. Pencanangan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Bekasi, Senin (12/1/2026).
Dalam sambutannya, Yassierli menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus diposisikan sebagai kebutuhan mendasar, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Menurutnya, tingginya angka kecelakaan kerja menunjukkan bahwa pengelolaan K3 masih memerlukan penguatan secara sistemik dan berkelanjutan.
Data tahun 2024 mencatat sebanyak 319.224 kasus kecelakaan kerja yang terlapor. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap pekerja harus terus ditingkatkan, tidak hanya untuk aspek keselamatan, tetapi juga untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha.
Bulan K3 Nasional 2026 mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif.” Tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong sinergi antara regulator, dunia usaha, pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman.
Sepanjang 2026, agenda K3 nasional akan difokuskan pada penyempurnaan regulasi dan standar, digitalisasi layanan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, penguatan peran Balai K3, serta peningkatan kompetensi melalui sertifikasi Ahli K3. Pemerintah juga mendorong penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sebagai instrumen pencegahan kecelakaan kerja yang lebih efektif.
Yassierli menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan K3 sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak. Pemerintah berperan sebagai pengarah kebijakan, dunia usaha sebagai pelaksana utama, dan pekerja sebagai mitra strategis dalam menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat.
Acara pencanangan Bulan K3 Nasional 2026 turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, jajaran pejabat Kementerian Ketenagakerjaan, pimpinan perusahaan, serta perwakilan pemangku kepentingan terkait.
Sumber: kemnaker.go.id (diolah)